Detail Produk Hukum
| Jenis Peraturan | Peraturan Daerah |
| Singkatan Jenis | PERDA |
| Nomor | 17 |
| Tahun | 2008 |
| Judul | ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG |
| Status | Berlaku |
| Tempat Penetapan | |
| Ditetapkan Tanggal | 26 Desember 2025 |
| Diundangkan Tanggal | 26 Desember 2025 |
| Bidang Hukum | |
| Sumber | |
| Subjek | |
| Pemrakarsa | |
| Penandatangan | |
| T.E.U | |
| Lokasi | |
| Pengarang | |
| Penerbit | |
| Bahasa | |
| Produk Hukum Terkait |
Dilihat: 309 | Didownload: 388
Preview Produk Hukum
Abstrak
Dokumen Belum Diupload
Naskah Akademik (NA)
Dokumen Belum Diupload
🔥 Pencarian Terpopuler
- STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2022 1507x diunduh
- PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 110 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 1461x diunduh
- PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 1335x diunduh
- PEDOMAN TATA NASKAH DINAS PADA PEMERINTAH DESA 1048x diunduh
- Peraturan Bupati Temanggung Nomor 13 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2025 1026x diunduh
🔄 Produk Hukum Acak
TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG
LihatURAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
LihatSTANDAR HONORARIUM KEGIATAN PEMBINAAN PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2014
LihatPEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DIRENCANAKAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG
LihatPERUBAHAN KETIGA PERDA KABUPATEN DATI II TEMANGGUNG NOMOR 13 TAHUN 1977 TENTANG PEMINJAMAN MESIN GILAS
LihatTUGAS DAN FUNGSI DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG
LihatPeraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Perencanaan Pembangunan ,Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung
LihatINOVASI DAERAH
LihatIRIGASI
LihatPERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMR 12 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN
Lihat