Detail Produk Hukum
| Jenis Peraturan | Peraturan Daerah |
| Singkatan Jenis | PERDA |
| Nomor | 11 |
| Tahun | 2009 |
| Judul | PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHU |
| Status | Mengubah |
| Tempat Penetapan | |
| Ditetapkan Tanggal | 26 Desember 2025 |
| Diundangkan Tanggal | 26 Desember 2025 |
| Bidang Hukum | |
| Sumber | |
| Subjek | |
| Pemrakarsa | |
| Penandatangan | |
| T.E.U | |
| Lokasi | |
| Pengarang | |
| Penerbit | |
| Bahasa | |
| Produk Hukum Terkait |
Dilihat: 357 | Didownload: 333
Preview Produk Hukum
Abstrak
Dokumen Belum Diupload
Naskah Akademik (NA)
Dokumen Belum Diupload
🔥 Pencarian Terpopuler
- STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2022 1507x diunduh
- PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 110 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 1461x diunduh
- PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 1335x diunduh
- PEDOMAN TATA NASKAH DINAS PADA PEMERINTAH DESA 1048x diunduh
- Peraturan Bupati Temanggung Nomor 13 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2025 1026x diunduh
🔄 Produk Hukum Acak
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023
LihatPENGELOLAAN PASAR LEGI PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG
LihatANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN TEMANGGUNG
LihatANALISA STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2022
LihatKERJA SAMA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN, PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
LihatPERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2019
LihatPENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG
LihatPERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO eRTe FM KABUPATEN TEMANGGUNG
LihatPeraturan Bupati Temanggung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Krisis Kesehatan
LihatPEMAKAIAN TANAH MILIK DAN ATAU YANG DIKUASAI PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
Lihat
