Detail Produk Hukum
Jenis Peraturan | Peraturan Daerah |
Singkatan Jenis | PERDA |
Nomor | 4 |
Tahun | 1994 |
Judul | KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN DATI II TEMANGGUNG |
Status | Berlaku |
Tempat Penetapan | |
Ditetapkan Tanggal | 19 Maret 2025 |
Diundangkan Tanggal | 19 Maret 2025 |
Bidang Hukum | |
Sumber | |
Subjek | |
Pemrakarsa | |
Penandatangan | |
T.E.U | |
Lokasi | |
Pengarang | |
Penerbit | |
Bahasa | |
Produk Hukum Terkait |
Dilihat: 233 | Didownload: 303
Preview Produk Hukum
Abstrak
Dokumen Belum Diupload
Naskah Akademik (NA)
Dokumen Belum Diupload
🔥 Pencarian Terpopuler
- STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2022 1426x diunduh
- PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 110 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 1245x diunduh
- PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 1193x diunduh
- PEDOMAN TATA NASKAH DINAS PADA PEMERINTAH DESA 853x diunduh
- ALOKASI PAGU INDIKATIF KECAMATAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 725x diunduh
🔄 Produk Hukum Acak
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL
LihatPAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR
LihatSTANDAR PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN GEMAWANG KABUPATEN TEMANGGUNG
LihatPeraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung
LihatPENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2020
LihatPENGATURAN PENGGUNAAN DANA DARI KLAIM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
LihatPERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANG
LihatURAIAN TUGAS KANTOR ARSIP, PERPUSTAKAAN DAN KOMUNIKASI KABUPATEN TEMANGGUNG
LihatBANK POHON KABUPATEN TEMANGGUNG
LihatPeraturan Bupati Temanggung Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Lihat