Detail Produk Hukum
Jenis Peraturan | Peraturan Daerah |
Singkatan Jenis | PERDA |
Nomor | 8 |
Tahun | 2001 |
Judul | TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA |
Status | Berlaku |
Tempat Penetapan | |
Ditetapkan Tanggal | 19 Maret 2025 |
Diundangkan Tanggal | 19 Maret 2025 |
Bidang Hukum | |
Sumber | |
Subjek | |
Pemrakarsa | |
Penandatangan | |
T.E.U | |
Lokasi | |
Pengarang | |
Penerbit | |
Bahasa | |
Produk Hukum Terkait |
Dilihat: 231 | Didownload: 315
Preview Produk Hukum
Abstrak
Dokumen Belum Diupload
Naskah Akademik (NA)
Dokumen Belum Diupload
🔥 Pencarian Terpopuler
- STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2022 1426x diunduh
- PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 110 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 1245x diunduh
- PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 1193x diunduh
- PEDOMAN TATA NASKAH DINAS PADA PEMERINTAH DESA 854x diunduh
- ALOKASI PAGU INDIKATIF KECAMATAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 725x diunduh
🔄 Produk Hukum Acak
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
LihatPERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG NBOMOR 3 TAHUN 1987 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
LihatPEMBERIAN INSENTIF BAGI KETUA RUKUN WARGA DAN KETUA RUKUN TETANGGA PADA KELURAHAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG
LihatMUSTIKA DESA MODEL PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOLABORATIF GUNA PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG
LihatTATA CARA DAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG
LihatPEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO eRTe FM KABUPATEN TEMANGGUNG
LihatTATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
LihatPEMBENTUKAN KECAMATAN KABUPATEN TEMANGGUNG
LihatRETRIBUSI PERIZINAN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA DAN KESEHATAN TERDAFTAR
LihatPEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA SERTA PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
Lihat