Detail Produk Hukum
| Jenis Peraturan | Peraturan Daerah |
| Singkatan Jenis | PERDA |
| Nomor | 18 |
| Tahun | 2008 |
| Judul | ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN TEMANGGUNG |
| Status | Berlaku |
| Tempat Penetapan | |
| Ditetapkan Tanggal | 17 Juli 2026 |
| Diundangkan Tanggal | 17 Juli 2026 |
| Bidang Hukum | |
| Sumber | |
| Subjek | |
| Pemrakarsa | |
| Penandatangan | |
| T.E.U | |
| Lokasi | |
| Pengarang | |
| Penerbit | |
| Bahasa | |
| Produk Hukum Terkait |
Dilihat: 389 | Didownload: 462
Preview Produk Hukum
Abstrak
Dokumen Belum Diupload
Naskah Akademik (NA)
Dokumen Belum Diupload
🔥 Pencarian Terpopuler
- Peraturan Bupati Temanggung Nomor 13 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2025 2801x diunduh
- PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 110 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 1588x diunduh
- STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2022 1582x diunduh
- PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 1402x diunduh
- Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 1320x diunduh
🔄 Produk Hukum Acak
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
LihatPENGEMBANGAN DESA WISATA DI KABUPATEN TEMANGGUNG
LihatORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
LihatPETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
LihatPeraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2026
LihatTATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
LihatKeputusan Bupati Temanggung Nomor 103 Tahun 2023 tentang Penerima Belanja Hibah Uang Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
LihatKONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN TEMANGGUNG
LihatIMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN TEMANGGUNG
LihatPERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 48 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2013
Lihat