Detail Produk Hukum
Jenis Peraturan | Peraturan Bupati |
Singkatan Jenis | PERBUP |
Nomor | 18 |
Tahun | 2011 |
Judul | TATA CARA E-TENDERING DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG |
Status | Berlaku |
Tempat Penetapan | |
Ditetapkan Tanggal | 16 Maret 2025 |
Diundangkan Tanggal | 16 Maret 2025 |
Bidang Hukum | |
Sumber | |
Subjek | |
Pemrakarsa | |
Penandatangan | |
T.E.U | |
Lokasi | |
Pengarang | |
Penerbit | |
Bahasa | |
Produk Hukum Terkait |
Dilihat: 124 | Didownload: 182
Preview Produk Hukum
Abstrak
Dokumen Belum Diupload
Naskah Akademik (NA)
Dokumen Belum Diupload
🔥 Pencarian Terpopuler
- STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2022 1425x diunduh
- PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 110 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 1245x diunduh
- PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 1192x diunduh
- PEDOMAN TATA NASKAH DINAS PADA PEMERINTAH DESA 850x diunduh
- ALOKASI PAGU INDIKATIF KECAMATAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 723x diunduh
🔄 Produk Hukum Acak
PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
LihatURAIAN TUGAS BADAN PELAKSANAAN PENYULUHAN KABUPATEN TEMANGGUNG
LihatURAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TEMANGGUNG
LihatPENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2014
LihatKeputusan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2023 tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Umum Daerah Apotik Waringin Mulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2022
LihatPENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
LihatPERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
LihatANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
LihatBINNENLANDSCH BESTUUR, NOTARIAAT, AMBOINA
LihatPETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK BANTUAN PROGRAM
Lihat