Detail Produk Hukum
| Jenis Peraturan | Peraturan Daerah |
| Singkatan Jenis | PERDA |
| Nomor | 16 |
| Tahun | 2011 |
| Judul | PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN |
| Status | Diubah |
| Tempat Penetapan | |
| Ditetapkan Tanggal | 27 Desember 2025 |
| Diundangkan Tanggal | 27 Desember 2025 |
| Bidang Hukum | |
| Sumber | |
| Subjek | |
| Pemrakarsa | |
| Penandatangan | |
| T.E.U | |
| Lokasi | |
| Pengarang | |
| Penerbit | |
| Bahasa | |
| Produk Hukum Terkait |
Dilihat: 340 | Didownload: 383
Preview Produk Hukum
Abstrak
Dokumen Belum Diupload
Naskah Akademik (NA)
Dokumen Belum Diupload
🔥 Pencarian Terpopuler
- STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2022 1507x diunduh
- PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 110 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 1462x diunduh
- PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 1336x diunduh
- Peraturan Bupati Temanggung Nomor 13 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2025 1051x diunduh
- PEDOMAN TATA NASKAH DINAS PADA PEMERINTAH DESA 1048x diunduh
🔄 Produk Hukum Acak
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
LihatPENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN TEMANGGUNG
LihatTATA CARA DAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG
LihatPEMBERIAN BANTUAN KESEJAHTERAAN BAGI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPA
LihatPeraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031
LihatPENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
LihatPENETAPAN KEADAAN DARURAT AKIBAT BENCANA KHUSUSNYA BENCANA BANJIR SUNGAI SIBITING DI DUSUN GUNUNG SA
LihatTATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
LihatURUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN TEMANGGUNG YANG DISERAHKAN PENGATURANNYA KEPADA DESA
LihatPAJAK REKLAME
Lihat
