Detail Produk Hukum
Jenis Peraturan | Peraturan Bupati |
Singkatan Jenis | PERBUP |
Nomor | 47 |
Tahun | 2014 |
Judul | STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2015 |
Status | Tidak Berlaku |
Tempat Penetapan | |
Ditetapkan Tanggal | 16 Maret 2025 |
Diundangkan Tanggal | 16 Maret 2025 |
Bidang Hukum | |
Sumber | |
Subjek | |
Pemrakarsa | |
Penandatangan | |
T.E.U | |
Lokasi | |
Pengarang | |
Penerbit | |
Bahasa | |
Produk Hukum Terkait |
Dilihat: 103 | Didownload: 199
Preview Produk Hukum
Abstrak
Dokumen Belum Diupload
Naskah Akademik (NA)
Dokumen Belum Diupload
🔥 Pencarian Terpopuler
- STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2022 1425x diunduh
- PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 110 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 1245x diunduh
- PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 1192x diunduh
- PEDOMAN TATA NASKAH DINAS PADA PEMERINTAH DESA 850x diunduh
- ALOKASI PAGU INDIKATIF KECAMATAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 723x diunduh
🔄 Produk Hukum Acak
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
LihatSTANDAR HONORARIUM PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
LihatPENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 539/443 TAHUN 2022 TENTANG PENGENGKATAN DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH BHUMI PHALA WISATA KABUPATEN TEMANGGUNG PERIODE TAHUN 2023-2028
LihatPEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DI KABUPATEN TEMANGGUNG
LihatPERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018
LihatORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN TEMANGGUNG
LihatPERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN JAMINAN PEL
LihatPeraturan Bupati Temanggung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Sewa Los, Kios Dan Pertokoan Pasar Daerah
LihatRETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
LihatRETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Lihat