Detail Produk Hukum
| Jenis Peraturan | Peraturan Daerah |
| Singkatan Jenis | PERDA |
| Nomor | 17 |
| Tahun | 2013 |
| Judul | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DARAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2014 |
| Status | Berlaku |
| Tempat Penetapan | |
| Ditetapkan Tanggal | 18 Juli 2026 |
| Diundangkan Tanggal | 18 Juli 2026 |
| Bidang Hukum | |
| Sumber | |
| Subjek | |
| Pemrakarsa | |
| Penandatangan | |
| T.E.U | |
| Lokasi | |
| Pengarang | |
| Penerbit | |
| Bahasa | |
| Produk Hukum Terkait |
Dilihat: 433 | Didownload: 434
Preview Produk Hukum
Abstrak
Dokumen Belum Diupload
Naskah Akademik (NA)
Dokumen Belum Diupload
🔥 Pencarian Terpopuler
- Peraturan Bupati Temanggung Nomor 13 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2025 2808x diunduh
- PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 110 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 1590x diunduh
- STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2022 1584x diunduh
- PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 1404x diunduh
- Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 1325x diunduh
🔄 Produk Hukum Acak
PENCABBUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH KABUPTEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG NOMOR 4 TAHUN 1977 TENTANG LARANGAN MENDIRIKAN BANGUNAN PADA TEMPAT-TEMPAT BEBAS BANGUNAN
LihatPEDOMAN PENILAIAN RISIKO KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
LihatPeraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
LihatIJIN TEMPAT USAHA
LihatPEMBERIAN MAKAN TAMBAHAN (EXTRA FOODING) BAGI PENYELENGGARA KEARSIPAN PADA KANTOR ARSIP DAN PERPUS KABUPATEN TEMANGGUNG
LihatPAJAK POTONG HEWAN
LihatTATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TEMANGGUNG
LihatPENGELOLAAN SAMPAH
LihatPENDELAGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DPMPTSP
LihatPEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA SERTA PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
Lihat