Detail Produk Hukum
Jenis Peraturan | Peraturan Bupati |
Singkatan Jenis | PERBUP |
Nomor | 15 |
Tahun | 2021 |
Judul | TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEMANGGUNG |
Status | Tidak Berlaku |
Tempat Penetapan | |
Ditetapkan Tanggal | 21 Maret 2025 |
Diundangkan Tanggal | 21 Maret 2025 |
Bidang Hukum | |
Sumber | |
Subjek | |
Pemrakarsa | |
Penandatangan | |
T.E.U | |
Lokasi | |
Pengarang | |
Penerbit | |
Bahasa | |
Produk Hukum Terkait |
Dilihat: 217 | Didownload: 194
Preview Produk Hukum
Abstrak
Dokumen Belum Diupload
Naskah Akademik (NA)
Dokumen Belum Diupload
🔥 Pencarian Terpopuler
- STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2022 1426x diunduh
- PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 110 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 1247x diunduh
- PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 1196x diunduh
- PEDOMAN TATA NASKAH DINAS PADA PEMERINTAH DESA 857x diunduh
- ALOKASI PAGU INDIKATIF KECAMATAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 725x diunduh
🔄 Produk Hukum Acak
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 69 TAHUN 2009 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2010 DI KABUPATEN TEMANGGUNG
LihatPEDOMAN PENDAYAGUNAAN DAN PENGEMBANGAN TRAKTOR DANA ALOKASI KHUSUS NON DANA REBOISASI TAHUN 2005 PEM
LihatPEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP DI KABUPATEN TEMANGGUNG
LihatINOVASI DAERAH
LihatPeraturan Bupati Temanggung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
LihatPeraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
LihatSISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LihatRETRIBUSI IJIN TRAYEK
LihatRETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
LihatKLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBYEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PER
Lihat