Detail Produk Hukum
| Jenis Peraturan | Peraturan Daerah |
| Singkatan Jenis | PERDA |
| Nomor | 14 |
| Tahun | 2019 |
| Judul | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2020 |
| Status | Tidak Berlaku |
| Tempat Penetapan | |
| Ditetapkan Tanggal | 17 Agustus 2026 |
| Diundangkan Tanggal | 17 Agustus 2026 |
| Bidang Hukum | |
| Sumber | |
| Subjek | |
| Pemrakarsa | |
| Penandatangan | |
| T.E.U | |
| Lokasi | |
| Pengarang | |
| Penerbit | |
| Bahasa | |
| Produk Hukum Terkait |
Dilihat: 490 | Didownload: 582
Preview Produk Hukum
Abstrak
Dokumen Belum Diupload
Naskah Akademik (NA)
Dokumen Belum Diupload
🔥 Pencarian Terpopuler
- Peraturan Bupati Temanggung Nomor 13 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2025 2907x diunduh
- STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2022 1603x diunduh
- PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 110 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 1601x diunduh
- PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 1414x diunduh
- Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 1370x diunduh
🔄 Produk Hukum Acak
ANGGARAN MENDAHULUI PERUBAHAN PERDA KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2009
LihatPETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PERMUSYA
LihatPERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2020
LihatPeraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minuman Keras
LihatBATAS WILAYAH KOTA IBUKOTA KECAMATAN PRINGSURAT
LihatRETRIBUSI PELAYANAN PASAR
LihatBATAS WILAYAH KOTA KECAMATAN NGADIREJO
LihatPENGGUNAAN CO-BRANDING UNTUK PRODUK UNGGULAN KABUPATEN TEMANGGUNG
LihatPeraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2026 tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Daerah
LihatPETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN BEKAS TANAH DESA YANG DESANYA BERUBAH STATUS MENJADI KELURAHAN
Lihat