JDIH Kab. Temanggung

Detail Produk Hukum

Jenis Peraturan	Peraturan Daerah
Singkatan Jenis	PERDA
Nomor	25
Tahun	2012
Judul	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
Status	Tidak Berlaku
Tempat Penetapan
Ditetapkan Tanggal	18 Maret 2025
Diundangkan Tanggal	18 Maret 2025
Bidang Hukum
Sumber
Subjek
Pemrakarsa
Penandatangan
T.E.U
Lokasi
Pengarang
Penerbit
Bahasa
Produk Hukum Terkait

Download Disini

Dilihat: 216 | Didownload: 262

Preview Produk Hukum

Dokumen Belum Diupload

Abstrak

Dokumen Belum Diupload

Naskah Akademik (NA)

Dokumen Belum Diupload

🔥 Pencarian Terpopuler

STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2022 1426x diunduh
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 110 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 1245x diunduh
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 1192x diunduh
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS PADA PEMERINTAH DESA 853x diunduh
ALOKASI PAGU INDIKATIF KECAMATAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 725x diunduh

🔄 Produk Hukum Acak

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Inspektorat Kabupaten Temanggung

Lihat

TUGAS DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEMANGGUNG

Lihat

URAIAN TUGAS BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Lihat

Keputusan Bupati Temanggung Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Rohim Dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Bagusan Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung Masa Jabatan 2019-2025 Karena Mengundurkan Diri

Lihat

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Lihat

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 1995/1996

Lihat

PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2016

Lihat

DANA ALOKASI UMUM BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2020

Lihat

PEDOMAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTA

Lihat

STANDAR HONORARIUM PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG