Detail Produk Hukum
Jenis Peraturan | Peraturan Daerah |
Singkatan Jenis | PERDA |
Nomor | 17 |
Tahun | 2017 |
Judul | PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PEN |
Status | Mengubah |
Tempat Penetapan | |
Ditetapkan Tanggal | 22 Mei 2025 |
Diundangkan Tanggal | 22 Mei 2025 |
Bidang Hukum | |
Sumber | |
Subjek | |
Pemrakarsa | |
Penandatangan | |
T.E.U | |
Lokasi | |
Pengarang | |
Penerbit | |
Bahasa | |
Produk Hukum Terkait |
Dilihat: 268 | Didownload: 403
Preview Produk Hukum
Abstrak
Dokumen Belum Diupload
Naskah Akademik (NA)
Dokumen Belum Diupload
🔥 Pencarian Terpopuler
- STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2022 1457x diunduh
- PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 110 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 1301x diunduh
- PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 1276x diunduh
- PEDOMAN TATA NASKAH DINAS PADA PEMERINTAH DESA 971x diunduh
- ALOKASI PAGU INDIKATIF KECAMATAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 773x diunduh
🔄 Produk Hukum Acak
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
LihatURAIAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TEMANGGUNG
LihatKEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LihatSTANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2019
LihatPERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG
LihatURAIAN TUGAS KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN TEMANGGUNG
LihatPEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
LihatPERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2017
LihatPAJAK ANJING
LihatPETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG YANG DISERAHKAN PENGATURANNYA KEPADA DESA
Lihat