Detail Rancangan Produk Hukum
| Jenis Peraturan | Rancangan Peraturan Bupati |
| Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
| Instansi Terkait | Bagian Organisasi |
| Singkatan Jenis | RAPERBUP |
| Judul | Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan |
| Tahun | 2025 |
| Status | DRAFT |
Preview Rancangan Produk Hukum
List Masukan Dari Masyarakat
| No | Tgl | Nama | Masukan |
|---|---|---|---|
| Belum ada masukan dari masyarakat | |||
🔥 Pencarian Terpopuler
- Peraturan Bupati Temanggung Nomor 13 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2025 3162x diunduh
- PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 110 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 1644x diunduh
- STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2022 1630x diunduh
- PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 1454x diunduh
- Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 1409x diunduh
🔄 Produk Hukum Acak
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANG
LihatPERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 75 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PUSKESMAS TEMANGGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG
LihatPENGGUNAAN GEDUNG PEMUDA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
LihatPENJABARAN ANGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2021
LihatPERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
LihatPeraturan Bupati Temanggung Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung
LihatPeraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
LihatPERLINDUNGAN TERHADAP IKAN
LihatTATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
LihatPENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN
Lihat
